Anies Minta Balai Ciliwung Tak Ajukan Kasasi Putusan Bukit Duri

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BWSCC) tidak mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Anies meminta Balai Besar memahami rencana pemerintah DKI untuk memfasilitasi warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, menata kembali huniannya yang telah digusur.“Jadi, pemerintah mengambil posisi yang sama,” ujar Anies di kantornya kemarin. Pengadilan Tinggi DKI sebelumnya menolak permohonan banding dalam kasus penggusuran hunian warga bantaran Sungai Ciliwung di kawasan Bukit Duri.

Permohonan banding itu diajukan oleh BWSCC, lembaga di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada 28 Mei lalu. Majelis hakim banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan class action warga Bukit Duri pada 25 Oktober 2017. Pemerintah DKI tidak mengajukan upaya banding atas putusan tersebut. Warga Bukit Duri menggugat pemerintah DKI, BWSCC, dan Badan Pertanahan Nasional pada 2016.

baca juga : http://dixiehistory.org/desain-rumah-impian-terbaru-2018/

Gubernur DKI Jakarta kala itu, BasukiTjahaja Purnama, memerintahkan penggusuran rumah penduduk untuk melebarkan kembali (normalisasi) Ciliwung. Anies menambahkan, penataan kampung Bukit Duri memerlukan waktu lebih panjang karena keterbatasan lahan. “Lahan di Bukit Duri itu terbatas,” tuturnya. Ketua Komunitas Cili wung Merdeka, Sandywan Sumardi, juga berharap Balai Besar tidak mengajukan permohonan kasasi.

Dia telah berkoordinasi dengan pemerintah DKI untuk segera membangun kampung susun di Bukit Duri. Sandyawan bahkan telah menunjukkan sebidang tanah seluas 1,6 hektare untuk area kampung susun itu. Dari seluruh luas tanah tersebut, warga Bukit Duri hanya membutuhkan 5.000 meter persegi. “Jadi 1,6 hektare itu dibeli pemerintah DKI.

Yang 5.000 meter akan dibeli warga,” ujarnya. Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Endra S. Atmawidjaja belum bisa memberikan tanggapan atas permintaan itu. “Akan dikonsultasikan dulu ke Biro Hukum,” tuturnya.